Bung Hatta; Seorang Aktifis Pergerakan Sejati

Dia ini adalah keajaiban intelektual bagi Indonesia. Jika kita sering diceritakan tentang perjuangan bersenjata dalam perang merebut kemerdekaan, baik melalui bambu runcing dan sarana fisik lainya, maka Bung Hatta ini adalah salah satu dari sedikit pejuang intelektual dalam memerdekakan Indonesia. Ketika masih usia muda dulu, semasa sekolah menengah atas, dia sudah terlibat aktif dalam dunia pergerakan. Jabatan sebagai Bendahara Umum dari sebuah organisasi legendaris, Jong Sumatra Bond, adalah bukti militansi Hatta muda.

Kemudian dia melanjutkan kuliah di Negeri Belanda. Menjadi Ketua Umum Perhimpunan Indonesia (PI). Jika dahulu, organisasi ini sebatas sebuah organisasi yang berorientasi pada kegiatan kumpul-kumpul mahasiswa Indonesia di Belanda dan sekitarnya, maka di tangan Hatta, dkk. organisasi ini disulap menjadi sebuah organisasi pergerakan yang progresif lagi radikal. Berdua dengan Sutan Sjahrir, PI menjelma menjadi sebuah organisasi propaganda perjuangan rakyat Indonesia di Benua Eropa. Bahkan, Hatta tak sungkan untuk bekerja sama dengan berbagai Partai Politik (parpol) radikal di Belanda, agar realitas ketertindasan Bangsa Indonesia oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, tersampaikan dalam sidang-sidang Parlemen Belanda, dan menjadi agenda perjuangan tersendiri.

Berkat aksi, agitasi, dan propagandanya itu, Hatta menjadi salah satu pejuang anti-kolonialisme yang diakui dunia. Selama menempuh kuliah di Belanda, dia sudah berkali-kali ikut dan diundang sebagai pembicara maupun peserta diskusi pada event sidang, kongres, hingga seminar bertajuk anti-kolonialisme. Salah satunya, dia diundang untuk ikut sidang “Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional” di Frankfurt, Jerman. Hatta ini satu angkatan dengan pejuang kemerdekaan lainnya dari dunia ketiga, seperti: Kwame Nkrumah dan Jawaharlal Nehru, yang keduanya adalah nama-nama besar di pentas akbar pergerakan intelektual dunia. Ide-idenya yang progresif, konsep ekonominya yang populis, kemudian sikap sederhananya, dan idealismenya, membuat namanya disandingkan dengan Mahatma Gandhi. Kawan-kawan Wartawan Jepang kala itu menjulukinya “Gandhi from Java”.

Selama kepemimpinan Hatta di PI, Hatta banyak menulis untuk beberapa surat kabar di Indonesia. Beberapa kali Hatta melakukan pendidikan politik, mengomentari situasi terkini pergerakan di Indonesia, dan juga melakukan analisis terhadap perkembangan konstelasi Dunia maupun di scoup Asia Pasifik, setelah menguatnya peran Jepang –yang Fasis- di Asia. Kegiatan tulis-menulis Hatta di surat kabar pergerakan nasional pada akhirnya mengundang Bung Karno untuk melakukan ‘polemik intelektual’ terhadapnya. Hatta dan Bung Karno sering melakukan perdebatan intelek di surat kabar dengan cara saling bertukar tanggap melalui tulisan. Temanya selalu seputar ‘masa depan pergerakan nasional’. Kemudian juga berkaitan dengan prinsip perjuangan dengan metode co dan non co. co atau maksudnya cooperatie adalah metode perjuangan dengan bekerja sama terhadap Pemerintahan Kolonial, sementara non co atau non cooperatie adalah metode perjuangan dengan menolak bekerja sama kepada Pemerintahan Kolonial. Hatta dan Bung Karno sama-sama menempuh garis non co, namun mereka memiliki perbedaan sudut pandang terhadap garis non co itu ketika tersiar kabar bahwa Hatta dicalonkan sebagai salah satu bakal anggota parlemen pada salah satu Parpol radikal di Belanda. Menurut Bung Karno, Hatta sudah tidak non co lagi, karena dia –jika menerima tawaran pencalonan itu- akan masuk ke sistem dan pada akhirnya berkolaborasi dengan pemerintahan Kolonial. Namun Hatta, dengan landasan ilmiah, membantah tuduhan itu dengan menjelaskan bahwa masuknya seseorang ke dalam parlemen, tidak dapat dikatakan sebagai sebuah ‘kolaborasi’, karena perbedaan fungsi dasar antara pemerintahan sebagai eksekutif dan parlemen sebagai legislatif. Polemic intelektual ini berlangsung ‘panas’, namun mengedukasi masyarakat secara luas. Banyak sekali aktifis-aktifis pergerakan merasa di didik secara tak langsung dengan adanya polemic ini.

Move-move Hatta di Eropa yang begitu menggelisahkan Pemerintahan Kolonial, membuat gerak-gerik Hatta,dkk. selalu diamati oleh Dinas Intelejen Belanda. Hatta, bersama rekan pergerakannya yang lain di PI, Yakni Nazir Pamuntjak, Ali Sastroamidjojo, dan Majid Djojohadiningrat, ditangkap oleh Pemerintahan Belanda atas tuduhan “opruiing, menghasut” , aktifitas mereka dinilai menentang Kerajaan Belanda, dan mereka ditahan pada 25 September 1927.

Tentu saja Hatta menolak takluk. Bersama rekan pengacaranya, yang kesemuanya penduduk Belanda asli –pengacara Bung Hatta berinisiatif melakukan pembelaan kepada Hatta, dikarenakan simpati mereka terhadap perjuangan Indonesia yang begitu tulus, salah satu pembela Hatta adalah anggota parlemen, bernama J.E.W. Duys-. Hatta menyusun pidato pembelaannya (pledoii) yang diberi judul “Indonesia Merdeka, Indonesie Vrij” ditulis dengan bahasa Belanda. Sebuah pembelaan yang memukau dunia, dikarenakan dengan pledoii itu Hatta ‘menelanjangi’ dosa-dosa Pemerintahan Belanda, sekaligus mengkritisi konsep kolonialisme secara ilmiah. Pada akhirnya Hatta dan kawan-kawan dibebaskan karena tuduhan itu tidak terbukti. Belakangan, teks “Indonesie Vrij” tersebut menjadi bacaan wajib bagi kaum pergerakan di Indonesia, terutama kader-kader PNI Baru (organisasi besutan Hatta dan Sjahrir di Indonesia).

Selama hampir dua decade Hatta menempuh studinya di Belanda, pada akhirnya Hatta menyelesaikan disertasinya dengan sangat baik, bahkan selama sidang disertasi itu berlangsung, Hatta dibikin bingung dan bertanya-tanya, sebab para Professor yang menyidang hatta terkesan ‘tidak serius’ terhadap dirinya, namun sebenarnya hal itu dilatar belakangi karena para Professor itu sudah mengetahui siapa Hatta sebenarnya, dan bagaimana aktifitas politik Hatta selama ini. Lagi pula, pledoii Hatta sudah lebih dari cukup untuk menjadi bukti kematangan Hatta dalam mengkompilasikan ilmu ekonomi degan realitas politik kontemprer.

Situasi pergerakan nasional yang rawan –setelah semua tokoh pergerakan diintenir oleh Pemerintahan Kolonial- dan hal itu dianggap sebagai strategi Pemerintahan Kolonial untuk memisahkan tokoh pergerakan dari rakyatnya (massa aksi), membuat Hatta dan Sjahrir memutuskan untuk kembali ke tanah air, dan memimpin pergerakan yang kian terseok-seok. Kembalinya Hatta ke tanah air mendapatkan sambutan yang ramai dari kawan-kawan pers tanah air dan juga pers luar. Namun, dibalik sambutan itu, Hatta sudah menyadari bahwa itu adalah bagian dari strategi Pemerintah untuk menjadikan Hatta sebagai Target Operasi (TO). Tanpa membuang waktu, Hatta dan Sjahrir mendirikan PNI Pendidikan (Pendidikan Nasional Indonesia) yang berorientasi pada sistem pengkaderan (kualitas). Berdirinya PNI Pendidikan ini adalah respon dari bubarnya PNI (Partai Nasional Indonesia) besutan Soekarno. Bahkan, kata-kata ‘pendidikan’ pada organisasi yang didirikan Hatta (PNI Pendidikan) adalah antithesis dari metode perjuangan Bung Karno yang hanya berorientasi pada ketokohan dirinya, dan mengabaikan metode kaderisasi terhadap rakyat, sehingga, ketika tokoh pergerakan ditangkap, rakyat kehilangan arah kemudian berujung pada matinya pergerakan nasional secara perlahan-lahan.

Menurut Hatta, Bung Karno memanglah seorang tokoh sentral pergerakan nasional saat itu. bahkan, Bung Karnolah satu-satunya tokoh pergerakan yang mampu menggerakkan hati rakyat. setiap pidato-pidatonya dipadati banyak orang. Organisasinya diekori ribuan orang, dan simpatisannya tersebar di banyak tempat. Namun, bagi Hatta, agitasi, orasi dan propaganda saja tidaklah cukup. Karena hal tersebut sebatas gerakan penyadaran. Rakyat harus diberi lebih dari itu, yakni sebuah pendidikan. Pendidikan yang dilakukan secara sistematis agar rakyat itu secara perlahan bermetamorfosa menjadi calon-calon pemimpin baru, yang ketika pemimpin-pemimpin utamanya dibuang, maka mereka datang dan memikul tugas kepemimpinan untuk melanjutkan jalan perjuangan. Jadi bagi Hatta, pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan (kaderisasi) adalah hal prinsipiil bagi sebuah bangunan organisasi.

PNI Pendidikan mengumpulkan satu demi satu para akfitis pergerakan yang tersisa, dan membinanya dengan pembinaan rutin seminggu beberapa kali. Hatta dan Sjahrir terjun langsung dalam pembinaan itu, bahkan, mereka berdua berkeliling Pulau Jawa, dimana terdapat cabang-cabang dari PNI Pendidikan, untuk memberikan pembinaan secara intens dan langsung. Hatta sendiri jugalah yang menyusun kurikulum materi pergerakannya, berikut siapa saja mentornya. Tanpa segan, Hatta juga memasukkan pledoii Bung Karno, Indonesia Menggugat, sebagai salah satu referensi bacaan bagi kader PNI Pendidikan. Nanti, setelah kader-kader itu selesai ditentir oleh Hatta dan dinilai layak lulus, mereka sendiri yang akan menggantikan tugas Hatta sebagai seorang Mentor, sehingga Hatta dapat fokus pada tugas pengembangan organisasi dan hal-hal strategis lainnya.

Sedikit Kegiatan Intelektual Hatta

Di samping sebagai seorang aktifis pergerakan yang militant dan idealis, jangan lupakan fakta bahwa Hatta seorang intelektual yang mumpuni. Ekonomi adalah focus studinya, Hatta adalah pembaca buku yang tekun. Dalam otobiografinya, ia menuliskan bahwa dirinya memiliki kebiasaan mengatur waktu dirinya sendiri sedetail mungkin setap harinya, missal, pukul berapa dia harus bangun, pukul berapa dia harus keluar rumah, pukul berapa dia harus membaca buku dan membuat resume setelahnya, hingga kemudian dia beristirahat di malam hari, cermatnya, semua time schedule itu selalu ditepati Hatta! Di bidang ekonomi, selain mendapatkan pengajaran dari kampusnya, dia juga selalu mengoleksi buku-buku terbaru seputar bidang ekonomi, berapapun harganya! Hal ini penting agar dirinya selalu up to date tentang masalah-masalah ekonomi kontemporer. Kemudian, Hatta juga melakukan tugas research secara mandiri, dia meneliti sistem perekonomian Negara-negara di eropa, khususnya Finlandia, untuk dia kembangkan kepada Tanah Airnya kelak. Hasil research-nya inilah yang dikemudian hari membidani kelahiran konsep koperasi di Indonesia. Dan dirinya sendiri didaulat sebagai ‘Bapak Koperasi Indonesia’.

Hatta adalah seorang pembelajar sejati. Ia juga membekali dirinya sendiri dengan ilmu-ilmu lain, disamping ilmu ekonomi tadi. Seperti ilmu hukum (semasa di Belanda, Hatta membaca secara sistematis buku-buku bertemakan hukum, termasuk buku tulisan Prof Kranenberg tentang Tata Negara. Hatta juga memanfaatkan waktu luangnya untuk menghadiri kuliah-kuliah singkat tentang hukum di universitasnya). Kemudian ilmu politik (bidang ini Hatta geluti bukan saja melalui perjalanan intelektual lewat buku-buku, namun juga melalui terjun langsungnya Hatta kedalam aktifitas politik praktis semasa di Belanda). Dan juga filsafat (dibuktikan dengan terbitnya sebuah buku karangan Hatta sendiri yang berjudul “Alam Pikiran Yunani”, buku ini menjadi best seller di masanya).

Aktifitasnya di bidang tulis-menulis juga dapat dihitung sebagai aktifitas intelektual lainnya. Begitu banyak karangan-karangan Hatta yang terserak diberbagai macam media cetak nasional, baik sebelum kemerdekaan, maupun setelah merdeka. Cirikhas tulisannya yakni, selalu memiliki landasan keilmiahan yang baik. Berbeda sekali dengan karakter tulisan Soekarno yang sangat agitatif dan terkesan pop, tulisan Hatta begitu akademik. Membacanya membutuhkan kesabaran dan pencernaan yang baik. Bobot tulisannya sangat berat, dan sistematis. Cirikhas ini semakin tajam, ketika Hatta menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia. Beberapa judul tulisannya yang lahir setelah masa itu, seperti “Mendayung di antara Dua Pulau”, atau “Demokrasi Kita”, adalah bukti bahwa Hatta memiliki nalar akademik yang baik, meskipun, dia tidaklah bisa dikategorikan sebagai seorang akademisi dalam pakem terminology umumnya.

 

Sekularisme

Pada awalnya institusi agama itu berkelindan dengan institusi Negara. Hal ini terjadi di Eropa sebelum abad pencerahan (aufklarung) tiba. Kolaborasi antara institusi agama dan Negara, membuat agama memiliki otoritas yang luas untuk memberikan efek ‘pemaksa’ kepada rakyat –yang harus beragama sesuai dengan agama resmi Negara- agar melakukan ritual ibadah yang didiktekan oleh pemuka-pemuka agama. Agama menemukan sebuah sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan ajaran-ajaran ilahiah kepada rakyat, melalui institusi Negara. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi agama. Namun rupanya, dalam hubungan ini, bukan hanya agama yang diuntungkan. Negara, yang dalam hal ini Raja, juga mereguk keuntungan dari kolaborasi ini. Perkawinan antara agama dan Negara, menambah legitimasi Raja di hadapan rakyat dengan sebuah hembusan syubhat yang sangat halus, ‘Raja adalah perwakilan Tuhan’.

Dikarenakan kedua lembaga ini tidak memiliki sistem kontrol yang ketat, pada akhirnya perkawinan ini merugikan rakyat. ketika Raja mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak popular, seperti pajak yang sangat tinggi, institusi agama malah menjadi lembaga pemproduksi fatwa-fatwa yang memberikan pembenaran dari sudut pandang agama. Institusi agama kehilangan independensinya. Dikarenakan, melalui kas negaralah, keperluan operasional mereka bermula. Lebih jauh lagi, bahkan institusi agama malah melakukan tindakan-tindakan korup, dengan melakukan manipulasi terhadap uang yang bersumber dari rakyat untuk kepentingan pemuka-pemuka utama institusinya.

Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, mereka berkembang menjadi lembaga yang ‘menindas’ terobosan-terobosan yang berasal dari cendekia-cendekia non gereja yang penemuannya itu bertentangan dengan teks-teks ‘kitab suci Tuhan’. Di samping menjadi lembaga yang memonopoli kebenaran, institusi agama tak segan untuk mengkriminalisasikan para cendekia tadi. Nama-nama seperti Galileo Galilei, atau Leonardo Da Vinci adalah contoh kecilnya. Aksi-aksi represif institusi agama ini terhadap ilmu pengetahuan, juga mendapat dukungan penuh dari Negara.

Pada akhirnya, meletuslah pemberontakan demi pemberontakan dimotori oleh para cendikia-cendikia. Mereka menyimpulkan bahwa institusi agama ini telah dilanda kejumudan, dan institusi Negara telah lalim. Pemberontakan itu juga diiringi kebangkitan pemikiran dikalangan sarjanawan Barat. Dengan usaha yang sistematis, mereka menerjemahkan berbagaimacam karya ilmu pengetahuan dari Timur, dan melakukan proses pengembangan atasnya, meskipun banyak juga yang melakukan duplikasi atas karya-karya dari sarjanawan Timur.

Kekuasaan Yang Antagonis

Integrasi agama dan Negara di Barat justru berwajah tiran. Hal inilah yang mendorong terjadinya pemberontakan, kemudian berujung pada revolusi, baik di Prancis, juga di Inggris. Setelah revolusi meletus, para pejuang revolusi itu mengakhiri masa-masa indah bulan madu antara agama dan Negara, dengan memisahkan keduanya. Pemisahan itulah –antara agama dan Negara- yang dinamakan ‘sekularisme’. Yakni ketika agama sebagai sebuah institusi, tidak diperbolehkan melakukan campurtangan terhadap kehidupan publik (Negara). Agama dilucuti otoritasnya hingga dimensi kekuasaannya hanya merambah ranah privat semata. Bahkan di Prancis, Negara sekularisme yang paling ekstrem, melarang penggunaan atribusi (symbol) agama di kehidupan publik. Missal, Prancis melarang penggunaan kalung salib dipakai di tempat-tempat umum (publik), jika dilanggar bisa berujung sanksi.

Akar masalahnya adalah kekuasaan besar yang dimiliki oleh Negara dan agama. Semakin besar kekuasaan itu, apalagi tanpa sistem kontrol, semakin mendorongnya untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), hal ini senada dengan pendapat milik cedekia Ingris, Lord Acton, yang mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.

Beranjak dari realitas inilah, konsep pemisahan kekuasaan (separating of power) muncul. Adalah Motesquei, sarjanawan Prancis yang muncul dengan gagasan trias politica dan memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian dengan fungsi dasar saling melakukan control satu sama lain. Yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dahulu otoritas Raja begitu besar, bukan hanya sebagai pemangku kebijakan eksekutif, sebagai pelaksana aturan, namun juga memiliki otoritas dalam membuat peraturan (legislatif), dan juga menjadi hakim itu sendiri (yudikatif). Besarnya kewenangan inilah yang membuat Raja begitu mudah melakukan tindakan abuse of power.

Setelah gagasan Montesquei muncul dan dinilai rasional untuk diimplementasikan, saat itu juga kekuasaan Raja mulai dilucuti satu per satu, kali ini, secara sederhana Raja/Kepala Negara hanya memerankan fungsi eksekutif saja yaitu menjalankan peraturan yang disusun oleh lembaga legislatif, dan juga menjalankan putusan Hakim (yudikatif) terhadap suatu perkara tertentu yang berkenaan fungsinya sebagai Hakim.

Selain membagi kekuasaan, para cendekia ini bertindak lebih jauh lagi. Mereka mengkritisi sumber dari kekuasaan Raja dan Pemuka Agama tadi, apakah benar berasal langsung dari Tuhan. Sebuah Dzat yang secara rasional tidak benar-benar bisa dicerna, dan gagal dibuktikan secara sains. Gagasan dari para filsuf Grik kemudian dijajaki kembali, demokrasi, sebuah gagasan yang meyakini bahwa kekuasaan itu bersumber dari rakyat, bukan dari Tuhan. Maka, revolusi itu bukan hanya terjadi pada dimensi fisik saja, namun juga meliputi dimensi gagasan.

Demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan sekularisme, pada akhirnya mengakhiri kekuasaan dari institusi kerajaan/negara dan institusi keagamaan. Sebuah konsep yang berlandaskan empirisme sekaligus materialisme. Konsep ini mendekonstruksi otoritas Tuhan dengan menghadap-hadapkannya pada rasionalisme. Makanya, revolusi Prancis dan Inggris ini, selain dikenal sebagai sebuah revolusi industry (kemenangan sains atas kepostulatan doktrin Gereja), juga dikenal sebagai peristiwa ‘Kematian Tuhan’ dan lahirnya kembali akal pikiran yang mencerahkan kehidupan manusia dan semesta (aufklarung/pencerahan).

Sederhananya, sekularisme itu muncul karena luka yang begitu dalam yang ditorehkan oleh otoritas agama dan Negara kepada rakyat. luka itu juga ditaburi garam, dengan munculnya fenomena kesenjangan sosial dan ekonomi antara rakyat dan penguasa. Kesenjangan yang begitu timpang secara sosial dan ekonomi inilah yang mendorong Karl Marx melakukan sebuah kesimpulan bahwa, kaum tertindas, harus memulai perlawanannya dengan mengakuisisi secara sistematis kekuatan di bidang sosial dan ekonomi tersebut dari tangan penguasa (borjuis). Namun celakanya, proses pengakuisisian itu selalu berlangsung dengan cara-cara kekerasan. Jadi, jangan heran jika revolusi itu selalu meminta banyak nyawa di dalamnya.

Ketika Sekularisme Menjadi Sebuah Proyek

Sekularisme merupakan identitas baru bagi Peradaban Barat. Bahkan menjadi sebuah world view yang berkembang menjadi falsafah dasar bagi pemikir-pemikir Barat dalam meletakkan pemikirannya. Di samping sekularisme, materialism dan realism juga adalah cirri lainnya. Peradaban Barat meletakkan dasar pemikiran mereka pada sebuah definisi bahwa agama dan Negara itu harus berpisah. Kemudian setiap hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran (rasionalitas) is not exist. Barat selalu mengukurnya dari sudut pandang akal pikiran dan materi. Makanya, bagi Barat, waktu adalah uang. Time is money. Sebab semuanya diukur dari ukuran materi.

Identitas inilah yang kemudian oleh Barat coba diekspor ke berbagai penjuru dunia. Baik Timur dan Barat, Utara dan Selatan. Kebijakan ekspor budaya ini, di dorong oleh perasaan megaloman Barat terhadap peradaban lainnya. Barat merasa identitas mereka ini benar. Kecerahan akal pikiran, yang berujung pada kedaulatan rakyat dan majunnya teknologi Barat, serta unggulnya Peradaban Barat atas peradaban lainnya, adalah bukti dan landasan dari sikap megaloman tersebut.

Sikap megaloman itulah yang kemudian mendorong terjadinya fenomena baru; Kolonialisme. Penjajahan adalah metode baru yang digunakan Barat untuk merekonstruksi Peradaban non Barat agar menginternalisasikan nilai-nilai Barat ke dalam kepribadian mereka. Sementara, semboyan gold-glory-gospel adalah legitimasi yang dibutuhkan Barat –dari institusi agama- untuk meyakinkan rakyatnya agar mau melakukan perjalanan ekspedisi mengelilingi dunia.

Proyek sekularisme ini juga menjangkau Peradaban Islam. Peradaban yang kehilangan masa-masa kegemilangannya setelah keruntuhan Imperium Ottoman di tahun 1924. Keruntuhan imperium Ottoman itu, naasnya, ditandai dengan berdirinya Republik Sekuler Turki, dan menjadikan nilai sekularisme sebagai landasan filosofis Negara baru tersebut.

Sekularisme pada akhirnya menjadi sebuah produk global dengan dorongan metode kolonialisme, dan bukan hanya menjadi sebuah identitas milik Barat saja, namun juga menjadi identitas kebudayaan-kebudayaan non Barat. Bukan hanya kebudayaan Negara-negara islam, namun juga semua budaya yang pernah bersentuhan langsung dengan Peradaban Barat.

Hari ini gampang sekali kita menemukan pribadi-pribadi yang tidak lahir dari rahim Peradaban Barat, namun memiliki pola pikir seperti orang Barat. Dampak negative dari strategi ekspor budaya Barat ini adalah, makin hilangnya jati diri bangsa-bangsa non Barat. Nilai-nilai kolektifisme yang menjadi cirri khas orang-orang timur misalnya, telah berganti menjadi budaya individualisme (milik Barat). Bahkan, peradaban islam adalah salah satu entitas yang menerima impact terparah dari strategi ofensif Barat ini. Selain pemeluk agama islam ini kehilangan institusi sosial-politik terbesar mereka, Kekhilafahan Islamiyah/Imperium Ottoman, mereka juga harus menanggung terkikisnya ajaran-ajaran fundamen islam (aqidah, ibadah, syariat) dari diri mereka. Secara aqidah, mereka mulai berani mempertanyakan eksistensi kebenaran ajaran islam yang berorientasi pada Allah, dan menjadikan Allah sebagai sumber dari segala kekuasaan di muka bumi ini, bukan rakyat. kemudian, secara ibadah, mereka menyederhanakan definisi ibadah sebatas hubungan ritual antara individu dan Tuhan saja. Sementara, aktifitas muslimin di mimbar parlemen, atau di pasar-pasar, di ranah pembangunan teknologi ilmiah, atau amal-amal sosial, bukanlah sebuah ibadah yang parallel dengan ibadah terhadap Tuhan. Kemudian, dari segi syariat, usaha-usaha untuk merealisasikan kembali syariat islam dan mengelindankannya kepada institusi Negara menjadi hal yang tabu untuk diterapkan.

Ajaran tentang syumuliyatul islam/kekomprehensifan islam bukan lagi menjadi sebuah fundamen. Sebab ajaran itu memiliki konsekuensi langsung terhadap budaya sekularisme yang sudah berkelindan dalam diri muslim modern. Dan tentunya, selalu ada hambatan-hambatan langsung dari otoritas Negara, yang hari ini didominasi oleh pemerintahan secular, agar kalangan muslim politik tidak memiliki peluang untuk merealisasikan prinsip ajaran mereka sekecil apapun itu.

Manusia dan Kekuasaan

Dalam babak sejarah para Raja, pada dasarnya Raja adalah simbolisasi bagi sifat bijaksana, wibawa, kharismatik, dan adil. Di film-film kolosal, rata-rata kita selalu menemui sosok Raja dengan gambaran seperti itu. Sebenarnya, anggapan itu memang memiliki relevansinya. Dalam gambaran ideal, Raja dituntut untuk memiliki semua sikap baik tadi. Di samping, dia juga mesti memiliki sense of belonging terhadap rakyatnya. Tak lupa seorang Raja mesti juga memiliki sense of war yang sama baiknya dengan beragam sikap baik tadi, digunakan untuk mendeteksi secara dini ancaman-ancaman (baik dalam lingkup internal maupun eksternal) terhadap territorial kerajaannya.

Raja adalah sebuah kuasa. Dalam terminologi klasik, kuasa itu bersumber dari Tuhan. Dalam definisi yang lebih ortodoks, kerap kali Raja dan Tuhan berada dalam kondisi yang parallel. Perpaduan antara Raja dan Tuhan dalam sebuah kuasa, menambah kesan kemutlakan dalam kuasa tersebut. Artinya, lingkup kekuasaan Sang Raja bukan hanya sekedar urusan materi (keduniaan), namun juga menjangkau dimensi metafisik. Karena dimensi kekuasaan yang begitu luas, dunia dan akhirat, dan perlambangan sebagai titisan Tuhan, ditambah kesan yang melekat dalam dirinya; kharismatik dan wibawa, akhirnya rakyat secara perlahan semakin kerdil di hadapan Raja. Raja mendefinisikan dirinya sebagai something, sementara rakyat secara sadar diri menjastifikasikan diri mereka nothing di hadapan Raja. Justifikasi secara sadar diri ini dikarenakan juga peranan pihak kerajaan untuk terus-menerus meniupkan ‘syubhat-syubhat’ berkaitan dengan Raja: Bahwa Raja itu memiliki kekuatan supranatural. Bahkan, yang lebih hiperbolik lagi, Raja menyimpan benda-benda ‘kramat’ yang tak kalah sakti juga. Syubhat-syubhat itu sangat efektif untuk membangun kesetiaan rakyat terhadap Rajanya. Sebuah kesetiaan yang didefinisikan oleh pihak Kerajaan sebagai hilangnya ancaman pemberontakan dalam negeri dan sikap kritis dari rakyat. artinya; Durasi Sang Raja untuk terus berkuasa, bisa lebih lama lagi.

Tabiat Manusia

Manusia, sepanjang sejarahnya, adalah makhluk yang paling unik sekaligus naïf. Pada satu sisi, dia –jika dalam kondisi lemah- mau memberikan loyalitasnya kepada manusia lain yang lebih kuat. Akan tetapi, ketika dia menangkap celah untuk membalikkan keadaan dirinya menjadi lebih baik (untuk berkuasa), dia tidak segan-segan melakukan berbagai cara agar tujuannya merebut kekuasaan (menjadi lebih kuat dan berkuasa) tercapai. Mungkin hal ini terdengar begitu dekat dengan pendapat Nicollo Machiavelli. Namun rasanya, ada benarnya apa yang dikatakan oleh Machiavelli. Pada dasarnya, selalu ada manusia –di dunia ini- yang memiliki ambisi besar untuk berkuasa, dan merealisasikan ambisinya itu dengan berbagai cara.

Sebagai individu, manusia diberikan ambisi oleh Tuhan, yang dengan ambisi tersebut, membuat manusia selalu memiliki alasan/motivasi untuk merealisasikan tujuan-tujuan pribadinya. Tanpa sebuah ambisi, mana mungkin manusia mampu menaklukkan seekor hewan buruan di alam liar yang ganas untuk dimakan dan bertahan hidup. Tanpa ambisi, mana mungkin juga manusia bisa terus bertumbuh dan berkembang mencapai sebuah kehidupan yang modern serta menghasilkan berbagai macam penemuan-penemuan yang spektakuler di abad ke 21 ini. Ketika Da Vinci mengawali sebuah sketsa pesawat terbang dengan bentuk-bentuk yang sederhana, maka Wright bersaudara membuat sketsa Da Vinci tersebut menjadi nyata. Tak terhitung berapa kali Wright bersaudara itu gagal dalam eksperimennya, namun, ambisi yang besar dan terus-menerus berkobar, membuat mereka berdua terus berusaha untuk mewujudkan ambisinya itu.

Sebagai seorang pribadi yang tidak memiliki pilihan lain selain bergabung dengan sejumlah manusia lainnya, dan melembagakan diri dalam sebuah masyarakat, manusia pada akhirnya terus mengembangkan ambisinya itu dalam dimensi yang lebih kompleks lagi. Bukan sekedar ambisi untuk bertahan hidup, namun juga berkembang menjadi sebuah ambisi untuk mendapatkan sebuah kuasa dalam mengatur organisasi yang bernama masyarakat tadi. Hal ini terjadi dikarenakan kuasa dalam mengatur adalah sebuah otoritas. Dan otoritas merupakan sebuah ‘kemewahan’ bagi manusia. Dengan mendapatkan otoritas itu, manusia mendapatkan pengakuan atas kapasitas dirinya. Kemudian, manusia juga mendapatkan sebuah trust dari masyarakat yang ia pimpin. Trust yang berkembang menjadi loyalitas. Jadi runutannya adalah; Pada awalnya adalah ambisi untuk bertahan hidup, kemudian berkembang menjadi ambisi untuk mengatur, mendapatkan pengakuan, trust dan berlanjut pada sebuah loyalitas.

Relasi antara manusia dan kuasa sebenarnya haruslah sebuah relasi protagonist. Manusia memanfaatkan kekuasaannya itu untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap rakyatnya. Dalam skala yang lebih luas, yakni Negara, bukan hanya sekedar persoalan pelayanan saja, juga berikut masalah-masalah keadilan, kemakmuran, ketertiban, dan kepastian. Makanya, manusia yang memiliki kekuasaan tadi harus memiliki kualifikasi sebagai seorang baik, seperti disebutkan pada kalimat pembuka tadi.

Karakter Kekuasaan

Kekuasaan itu melenakan sebenarnya. Dalam nasihat-nasihat agama, manusia (pria) itu selalu lemah terhadap harta, tahta (kekuasaan), dan wanita (lawan jenis). Nasihat ini berangkat dari berbagai macam contoh yang dicatat dalam sejarah. Fir’aun melegitimasi dirinya sebagai seorang Raja sekaligus Tuhan. Kemudian dia berbuat lalim, setelahnya dia secara konstan menekan rakyatnya agar mengimani prinsip-prinsip yang dia gariskan tadi, bahkan, secara ekstrem, dia secara sistematis melakukan pembunuhan missal terhadap bayi laki-laki, sebab, bayi laki-laki adalah perlambangan figur yang ketika sudah dewasa, akan mengakhiri eksistensi kekuasaannya.

Hitler pun demikian. Setelah perenungan yang panjang selama di dalam penjara pasca perang dunia pertama, dia menghasilkan sebuah manifesto politiknya yang terkenal itu, ‘Mein Kampf’. Manifesto yang berisikan prinsip-prinsip dirinya sendiri bahwa Bangsa Aria –yakni bangsanya sendiri- lebih berhak berkuasa dan memimpin Eropa, dibandingkan bangsa lainnya. Maka Hitler dengan ambisinya itu meniti karir politik, agar bisa mencapai singgasana kekuasaan Jerman. Dengan kemampuan orasi, propaganda dan karakternya yang gampang meyakinkan setiap orang, satu decade adalah cukup untuk menjadikannya sebagai seorang Kanselir Jerman, yang memiliki otoritas besar untuk merealisasikan prinsip-prinsip manifesto politiknya tadi. Pada akhirnya, dunia mencatat Hitler adalah actor besar yang memulai terjadinya perang dunia kedua, yang memakan nyawa hampir 6 juta jiwa!

Namun sebenarnya kekuasaan itu netral. Tidak selamanya dirinya memerankan lakon antagonis. Ditangan orang yang tepat, kekuasaan bisa menjadi sarana terciptanya kemakmuran, kedamaian, dan keteraturan. Ambil contoh apa yang dilakukan Amirul Mukminin; Umar bin Abdul Aziz. Ditangannya, imperium dinasti Muawiyah berubah menjadi ladang keadilan, kedamaian, dan kemakmuran.

Memang dasarnya Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang baik, tapi baik saja tidaklah cukup. Dia juga harus kuat. Bahkan lebih kuat dibanding kekuasaan miliknya tadi. Sebuah kekuatan yang bukan saja perlambangan secara fisik, namun juga secara kejiwaan. Sehingga kekuasaan itu tidaklah mengatur dirinya, atau melenakannya. Justru kekuasaan itu sama sekali tidak merasuki hatinya, sehingga antara ambisi pribadi dan ambisi untuk melayani kepentingan umum, tidak tercampur baur dalam belangga jiwa. Fenomena Fir’aun dan Hitler karena keduanya tidak memiliki kekuatan kejiwaan, dan membiarkan dirinya ditaklukkan oleh kekuasaan itu tadi (megalomania), yang pada akhirnya, antara ambisi pribadi dan ambisi publik, bercampur baur yang berujung pada kelaliman.

Jadi kekuasaan itu hanya akan menghasilkan sebuah lukisan sejarah yang gemilang, ditangan seorang yang memiliki seperangkat kepribadian yang baik, dan juga kekuatan fisik dan kejiwaan yang seimbang. Jika tidak, kekuasaan hanya akan menghasilkan produk-produk tirani di dunia ini. Karena dengan memiliki kuasa, manusia, secara hiperbolik, menganggap dirinya adalah perwujudan dari Tuhan dan merasa rakyat, secara sadar, memberikan trust yang mereka punya kepada penguasa tadi. Kemudian menggunakannya secara sadar untuk mengeksploitasi rakyatnya, dan juga memperpanjang umur kekuasaannya selama mungkin.

Hukum dan Manusia

Hukum semakin hari semakin sukar untuk dipahami. Seperti kemacetan di jalan raya ibukota, entah harus dari mana mengurainya. Bukannya menjadi bidang yang memberikan rasa aman, tertib, dan kepastian, hukum justru menunjukkan wajah sebaliknya: tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Kepada para pemilik modal, pengendali kebijakan Negara, hukum menjadi senjata bagi mereka untuk terus-menerus melanggengkan kekuasaan dan dominasinya. Bahkan, pada tataran peraturan, kedua kelompok elit tadi; pemilik modal dan pengendali kebijakan Negara, kerap bersekongkol untuk menciptakan sebuah aturan yang berpihak kepada kepentingan mereka semua. Dan celakanya, aturan itu secara sistematis dikontruksi dari aturan setingkat pusat, hingga ke aturan setingkat daerah. Benar-benar sebuah persekongkolan yang rapi.

Keadaan yang bertolak belakang justru menimpa kaum alit. Kaum yang tidak memiliki basis modal yang besar, dan juga tidak memiliki jangkauan yang jauh untuk terhadap lembaga Negara. Pada akhirnya, kaum alit inilah yang menanggung derita. Mereka terpaksa harus berjibaku seorang diri untuk hidup dari hari ke hari. Dibandingkan mendapatkan keuntungan dari kebijakan Negara, mereka lebih banyak mengecap kebuntungan. Jika mereka seorang pedagang kecil kaki lima, mereka dijepit oleh Mall-Mall yang menyajikan kemegahan dan kenyaman.. Jika mereka kaum papa, mereka dikejar-kejar oleh aparat pamong praja. Jika mereka petani, mereka terpaksa harus menanggung rugi karena kebijakan impor pemerintah. Dan, jika mereka nelayan, mereka harus siap-siap dihantam badai aturan laut internasional yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Dunia menjadi begitu kejam.

Dalam alam teori, aku berkenalan dengan hukum laksana seorang wanita yang sopan, intelek, dan berpenampilan modis. Bicaranya runut, wajahnya cantik, dan pembawaannya menyenangkan. Setiap berbincang dengannya, aku selalu mengusulkan agar perbincangan itu disebuah tempat yang tenang dan nyaman, sambil kami berdua bisa menyeruput secangkir espresso ditemani biscuit beberapa potong. Aku nyaman dengannya, nampaknya dia juga begitu.

Namun kenyataannya, aku terkejut dibuatnya. Hukum berubah menjadi sesosok ibu tiri yang kejam. Setiap hari kerjanya mencari cara agar Cinderella susah-menderita. Dibantu anak-anaknya, yakni pemodal gendut dan aparat korup, mereka bertiga kompak menindas Cinderella yang malang tersebut. Cinderella adalah masyarakat sipil. Kaum elit, yang tidak memiliki kuasa modal dan kuasa politik. Meskipun secara formal di atas kertas, konstitusi menjamin hak-hak rakyat untuk diperlakukan secara adil baik dalam bergiat disektor ekonomi maupun politik. Namun nyatanya, sekali lagi kutegaskan, hukum itu seperti ibu tiri yang kejam.

Manusia dengan segala aspeknya

Di samping hukum yang antara idealita dan realitanya susah untuk disejalankan, manusia juga sebenarnya sangat mirip dengan hukum. Dalam kitab-kitab suci semua agama ibrahim, manusia disebutkan memiliki tugas-tugas yang mesti ditunaikan di muka bumi ini. Tugas itu, diparalelkan dengan tujuan dari penciptaan manusia oleh Tuhan; Beribadah kepada-Nya.

Namun sepanjang babak kehidupan Sang Manusia, justru dunia selalu diwarnai dengan perang demi perang. Baik perang yang dipicu oleh motif agama, hingga perang yang dipicu oleh motif kepentingan. Namun, rasanya, perang yang dimotivasi oleh landasan kepentingan, adalah jenis perang yang paling destruktif. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membalas perlakuan Jepang terhadap pangkalan Pearl Harbour? Sebuah kiriman bom atom yang meluluh-lantakkan umat manusia! Korbannya bukan hanya prajurit-prajurit yang memikul beban kegilaan ideology fasis Sang Kaisar, namun berikut semua mahluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) yang tidak mengerti tentang perang itu sendiri!

Dunia memang diwarnai oleh aktor-aktor sejarah. Di samping Paranabi yang melukiskan sebuah lukisan firdaus di kanvas kehidupan para pengikutnya, dunia juga ikut dilukis oleh penguasa lalim yang mabuk kekuasaan di dalamnya. Jika ada Raja Namrud atau Fir’aun di zaman sebelum kita mengenal pesawat tempur, maka kita mengenal Stalin, Hitler, Churchil atau Bush sebagai aktor-aktor yang membuat dunia diselimuti oleh terror, air mata, dan pertumpahan darah.

Pada hakikatnya, manusia itu mempunyai dua sisi: baik dan buruk. Disamping para penebar terror dan kebencian, selalu ada penebar kasih sayang dan cinta kasih untuk mengimbanginya. Disamping manusia yang memiliki kecenderungan untuk menindas sesama dengan berbagai macam akal busuk yang dia miliki, ada juga manusia yang hidup untuk berbagi dan membela kepentingan yang bukan dirinya. Selain ada jenis manusia yang merasa lebih besar dari pada seperangkat aturan yang bernama hukum, ada juga manusia yang selalu merasa bahwa dirinya bagian kecil dalam sebuah sistem yang bernama ketertiban.

Hukum Sebagai Sebuah Konsep

Hukum diciptakan untuk sebuah kehidupan yang penuh keselarasan, ketertiban, ketentraman, dan keadilan. Dalam sebuah terminology hukum klasik, Hobbes mengatakan bahwa hukum itu diciptakan agar rakyat semakin tebal rasa loyalitasnya terhadap penguasa. Menurut Hobbes, ketertiban adalah yang utama, meskipun penguasa harus menempuh jalan yang tidak popular; memperbesar dimensi kekuasaannya dan mengkerdilkan wabawa rakyat.

Dalam bentuk yang lebih liberal, John Locke berpendapat bahwa hukum itu diciptakan untuk memastikan terjaminnya hak privat. Tugasnya hukum sebatas wasit, yang memastikan tersedianya aturan-aturan yang menjamin agar manusia (player) bisa bebas bertanding dengan baik. Celakanya, hukum dalam terminology Locke tidak diijinkan mengatur lebih jauh; tentang keadilan yang proporsional, tentang pembatasan modal, atau tentang pelarangan monopoli. Yang diinginkan Locke, juga para Libertarian adalah sebuah kebebasan dalam menumpuk kekayaan, bukan sebuah pertandingan yang adil namun juga merata. Menurut mereka, hidup ini seperti rimba raya, siapa yang kuat, dia yang berkuasa dan berhak untuk mendapatkan potongan daging yang lebih banyak. Sesederhana itu. belakangan, fenomena ini menuntun Charles Darwin untuk merumuskan hipotesanya yang berbunyi, “survival of the fittest”. Lebih tua lagi, Hobbes berujar, “manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, homo homini lupus”.

Akan tetapi, Marx datang dengan menjungkir-balikkan ide Hobbes dan Locke tadi. Dikarenakan hukum itu, adalah alat kelas borjuis untuk menindas kelas pekerja (proletar), maka Marx menawarkan sebuah alternatif baru: hukum yang adil dan merata, tanpa pandang bulu. Bukan sebuah keadilan yang proporsional, namun benar-benar sebuah keadilan yang rata. Jika pada argumentasi Locke, kaum Libertarian adalah pihak yang paling merasa diuntungkan, maka dengan argumentasi Marx ini, kaum sosialis sebagai kaum yang selama ini ditindas, adalah kaum terdepan dalam menyokong ide ini. Pada akhirnya, dengan produk hukum ala Marx, manusia dikehendaki tidak lagi bersifat egois: memonopoli pasar, menginjak hak-hak pekerja, atau menumpuk kekayaan sehingga terjadi kehidupan ekonomi yang senjang.

Pertanyaannya, dari ketiga pendapat tadi, yang manakah yang lebih dekat dengan keinginan kolektif kita?

Entah mengapa, aku justru tidak menemukan jawabannya dari ketiga cendekia di atas. Bagiku, hukum seharusnya memberikan jaminan agar individu bebas menjalankan daya dan upaya untuk kehidupannya, namun juga memiliki wibawa untuk mengatur limitasi dari daya-upaya manusia tadi, agar terwujudnya keadilan yang proporsional. Seperti Soekarno yang gemar melakukan sintesa antara ideology besar di Indonesia dengan memadukan Nasionalisme, Agama dan Komunis dalam bingkai Nasakom, maka sepertinya aku juga berpikiran untuk melakukan hal serupa: memadukan pemikiran Hobbes tentang ketertiban mutlak, dengan pemikiran Locke tentang keterjaminan hak individu, dan keadilan sama rata milik Marx. Dengan bingkai tiga pendapat ini, diharapkan terwujudlah sebuah konsepsi hukum yang tidak hanya tajam ke bawah, namun juga tajam juga ke atas. Atau, sebuah aturan yang bukan hanya mengakomodir kepentingan individu, namun juga turut berbicara tentang kepentingan kolektif.

Jika terjadi proses pelarutan gagasan yang seimbang dalam dimensi idiil, maka diharapkan akan menciptakan sebuah produk hukum yang baik juga. Sebuah hukum (atau aturan) yang mampu menuntun manusia untuk hidup seideal mungkin dan yang mampu memaksa manusia untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Setelah melalui proses rekayasa konsep-konsep hukum yang idiil tadi (hulu), terciptalah sebuah kehidupan yang seimbang dan damai-tentram. Inilah yang disebut hilir.

Ketika Manusia Mengintervensi Hukum

Dalam dimensi politik, hukum adalah sebuah produk politik. Hukum (aturan) itu dibuat atas kolaborasi antara pekerjaan pemerintah (eksekutif) dan para legislator (legislatif). Dan keduanya adalah actor politik. Dengan fakta yang seperti itulah manusia secara sistematis terus-menerus mengintervensi hukum. Semakin kompleks tingkat kehidupan manusia, semakin kompleks juga actor-aktor yang terlibat dalam upaya untuk menciptakan hukum tadi. Hari ini, di samping actor eksekutif dan legislatif, turut juga actor baru, diantaranya pemilik modal besar.

Bayangkanlah, bagaimana cara para pengusaha-pengusaha rokok di negeri ini terus bekerja secara sistematis agar pemerintah dan parlemen tidak membuat sebuah produk hukum (aturan) yang merugikan produk mereka. Bayangkan pula, bagaimana usaha para pengusaha di bidang sumber daya alam (baik yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan) terus-menerus mempengaruhi pemerintah dan parlemen agar aturan tentang pengelolaan sumber daya alam itu tidak merugikan industry mereka. Lebih riil lagi, bayangkan berapa banyak dana yang ‘diinvestasikan’ oleh bos-bos pabrikan motor (juga mobil) di negeri ini kepada pemerintah dan parlemen, agar tidak menciptakan sebuah aturan yang merusak usaha mereka. Pada akhirnya, bos-bos itulah yang menang. Karena sampai hari ini, semua usaha mereka terus langgeng, dan sampai hari ini, perusahaan mereka praktis tidak memiliki ‘saingan’.

Dalam kasus ini, hukum mendapat pengaruh yang sangat besar (signifikan) dari manusia, dalam bentuk actor-aktor politik tadi. Pada akhirnya, jika ingin mewujudkan sebuah kehidupan yang ideal, dan terciptanya hukum yang menuntun kehidupan manusia ke arah yang benar, di samping manusia harus menciptakan sebuah produk hukum yang kuat dan berwibawa, dalam dimensi yang lebih riil, manusianya juga harus memiliki orientasi kebaikan juga, agar mampu menjadi actor yang mengintervensi hukum dalam konteks positif, dan menegakkan hukum juga dalam koridor yang sesuai prosedur.

Manusia inilah yang mesti menjadi titik balik agar terciptanya sebuah hukum yang madani, baru kemudian terwujud sebuah masyarakat yang madani. Manusia harus mendapatkan pendidikan yang baik dan komprehensif. Secara keilmuan dia matang, secara adab dia luhur. Jadi, pendidikan itu harus memperhatikan dua aspek penting ini; ilmu dan adab.

Negeri ini tidak sedikit para sarjanawan hukum. Namun tidak sediki juga yang justru menjadi penyebab rusaknya hukum. Secara keilmuan mereka baik, namun dalam aspek adab, dimensi moralitas, mereka lemah. Maka terciptalah realita sarjana hukum yang melanggar hukum. Akan lain ceritanya jika sarjana hukum itu disamping memiliki penguasaan yang baik terhadap bidangnya, namun juga memiliki adab yang tak kalah baiknya. Keseimbangan inilah yang akan menuntun terciptanya intervensi positif dari manusia terhadap hukum.

Lebih jauh lagi, adalah profil manusia sarjana hukum yang memiliki adab luhur, dan juga mampu berpikir maju dibanding zamannya. Sehingga dia mampu memprediksi sebuah konsep hukum yang berumur panjang, karena kompatibel dari zaman ke zaman, dan konsep tersebut menjadi ruh yang membuat aturan hukumnya menjadi penuntun bagi prikehidupan manusia.

Soe Hok-Gie; Antara Kiri dan Kanan

“basically he is right but wants to be considered left”. Prof Resink mengenai Gie.

____________

SOE HOK-GIE adalah tokoh intelektual muda yang sayangnya hanya berusia pendek sekali di dunia ini. Gie meninggal diusia 27 tahun. Tepat menjelang hari ulang tahunnya yang ke 27. Namun, diusia yang begitu singkat itu, ada begitu banyak jejak-jejak intelektual-perjuangan-romantisme yang telah ia tinggalkan, dan layak untuk dijadikan pembelajaran bagi generasi sesudahnya.

Benarkah Kiri?

Saya juga pertama kali menyangka bahwa Gie adalah seorang kiri. Karena memang teman sepergaulan saya, banyak yang mengatakan demikian. Apalagi jika kita merujuk pada hasil skripsinya; “Dibawah Lentera Merah” dan “Orang-orang Dipersimpangan Kiri Jalan”. Dari judulnya saja sudah kental aroma komunis; simbolisasi warna “merah”, dan penggunaan kata “kiri” dalam konteks pemikiran kaum Marxist, menjadi monopoli bagi kelompok komunis secara internasional.

Jika kita baca isi tulisannya tersebut, kita juga akan berpikiran bahwa Gie memang seorang “kiri”. Dua tulisan ilmiahnya tersebut memang menjadikan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai objek penelitiannya. Dinamika yang dialami oleh kaum komunis Indonesia, dimulai dari awal kemunculannya –yang menggunakan organisasi Sarekat Islam cabang Semarang sebagai tools untuk membangun basis kepemimpinan dan jaringan, sampai dengan meletupnya percobaan kup yang dimotori oleh Kaum Komunis Indonesia (sebanyak tiga kali) mulai dari percobaan pertama (1926), percobaan kedua (1948), dan percobaan ketiga (1965). Isi dari karya ilmiahnya tersebut begitu leftist. Bahkan, dalam filmnya yang dimotori oleh Mira Lesmana dan Riri Riza, suatu ketika Gie (Nicholas Saputra) tengah di-shoot membaca buku Albert Camus; The Rebel, yang mendapatkan ilham besar dari Karl Marx.

Gie juga dalam buku catatannya (Catatan Seorang Demonstran), mengakui bahwa dirinya seorang agnostic (tidak percaya Tuhan/agama). Hal ini juga “seolah” selaras dengan ajaran Marxist yang menganggap bahwa urusan agama adalah candu bagi masyarakat, yang dapat melemahkan perlawanan kelas proletar, dan (dalam pembabakan fase kehidupan versi Freud) manusia yang mempercayai agama, adalah jenis manusia yang mengalamui bentuk transformasi yang belum sempurna, sampai kemudian manusia itu “merdeka” dari belenggu dogma-dogma Tuhan, dan sepenuhnya “tercerahkan” dengan akal-pikirannya sendiri (aufklarung). Beberapa aliran ini juga bahkan menganggap agama sebagai penyebab permusuhan dan peperangan di muka bumi ini. Adanya perang salib, misalnya, adalah contoh bahwa agama memiliki kontribusi yang besar bagi ketidak-rukunan umat manusia. Maka, kehidupan yang tanpa mempercayai agama dan Tuhan, adalah usaha manusia untuk melampaui persoalan perbedaan kepercayaan (faith), dan mengedepankan humanisme universal sebagai titik pemersatu.

Namun faktanya adalah, Gie bukanlah seorang kiri seperti yang kita duga selama ini. Memang belakangan ini, seperti ada usaha yang sistematis untuk mengait-kaitkan Gie dengan “kiri”. Bahwa Gie adalah seorang intelektual muda pendukung PKI. Ditambah lagi pengakuan secara gamblang kakak kandungnya Gie, Dr. Arief Budiman sebagai seorang komunis. Bahkan, film Gie juga begitu banyak berserakan simbol-simbol kekiri-kirian. Namun jika kita mau melakukan penelaahan secara sistematis terhadap jejak-jejak pikiran, tulisan dan aksi-aksi Gie selama dia hidup, yang tercecer dalam beberapa buku; “Soe Hok-Gie: Sekali Lagi”, “Dibawah Lentera Merah”, “Orang-orang Dipersimpangan Kiri Jalan”, “Zaman Bergerak”, dan “Catatan Seorang Demonstran”, maka kita akan paham bahwa Gie justru menolak ide-ide revolusioner dan aksi-aksi liar milik PKI selama ini.

Untuk menegaskan itu, Gie adalah elemen mahasiswa yang terlibat begitu dalam, ketika menggusur singgasana Soekarno dari Presiden RI, dikarenakan Soekarno tidak mampu lagi mengatasi masalah-masalah fundamental Negara ini. Soekarno –menurut Gie- hanya bisa asyik mengenyangkan perut rakyat dengan slogan-slogan kosong tentang NEKOLIM, MANIPOL-USDEK, DEMOKRASI TERPIMPIN, MARHAENISME, hingga GANYANG MALAYSIA. Politik omong kosong (sloganisme) inilah yang ditentang oleh Gie. Menurutnya, Soekarno haruslah mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri. Fakta bahwa Soekarno malah memberikan rakyat segepok patung mahal yang berbentuk dirinya, istana-istana kepresidenan yang begitu mewah, dan kelakuannya yang suka kawin, tidaklah mengenyangkan perut rakyat. Bahkan, dalam beberapa kali pertemuan Gie dengan Soekarno di istana Negara, Gie sangat sarkas mengkritik pola patronisme soekarno di istananya dalam catatan hariannya.

Gie adalah aktor penting dalam gerakan mahasiswa yang menumbangkan Soekarno dan juga mencoba untuk meredam arus PKI atau komunis dalam tubuh mahasiswa itu sendiri. Penolakannya terhadap ide-ide komunisme itu dibuktikannya dengan ketidakterlibatan dirinya dalam organisasi mahasiswa yang menjadi ‘underbow’ PKI di kampusnya sendiri, Universitas Indonesia. Bahkan, dalam bukunya (Zaman Bergerak), Gie menolak secara tegas organisasi eksternal kampus. Sebab, organisasi eksternal adalah perpanjangan partai-partai politik untuk menanamkan kuku-kukunya di lingkungan kampus. Seharusnya kampus adalah lingkungan yang steril dari kepentingan politik praktis. Gie juga adalah actor yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendesain aksi-aksi simpatik mahasiswa Universitas Indonesia (UI) untuk menolak menteri-menteri yang memiliki aroma komunis (Soebandrio, Jusuf Muda Dalam, dll.).

Melawan Arus

Menurut Maxwell (seorang sarjana yang menulis disertasi tentang biografi Soe Hok-Gie), Gie adalah tipikal mahasiswa yang jarang muncul dalam kurun waktu tertentu. Dia adalah wajah baru mahasiswa Indonesia; Kritis, dinamis, berwawasan luas, figur pemersatu, obyektif, dan idealis. Jika kita coba memaparkan kelebihan-kelebihan Gie, mungkin tidak akan cukup dalam tulisan ini. Baik kebaikan Gie dalam hubungan personal, maupun dengan kehidupan sosialnya.

Gie bukanlah tipikal mahasiswa pengekor. Yang hanya akan berada di ujung ekor keramaian dikarenakan mahasiswa kala itu beramai-ramai membenci Orde Lama. Dia menjadi bagian dari gerakan tersebut karena dia tahu apa yang ia perjuangkan. Dia paham bagaimana caranya memihak yang mana yang benar dan melawan yang salah.

Ketika Orde Lama (Orla) masih berkuasa (dipenghujung kekuasaannya), Gie dan rekan-rekannya adalah entitas yang getol ‘mendemoi’ pemerintahan Orde Lama. Bahkan Gie juga tak segan berpolemik di media cetak nasional terkait arah gerakan mahasiswa di tahun-tahun 1965 tersebut. Menurut Gie, Orla memang kelewatan. Sementara rakyat dijepit dengan harga yang melambung tinggi, dan instabilitas keamanan, politik, dan ekonomi, jajaran elit Orla malah membuat kebijakan yang tidak popular; menjadikan kenaikan harga untuk menghambat gelombang protes mahasiswa dan elemen oposisi lainnya.

Namun, ketika Orde Baru (Orba) naik, dan kemudian jajaran elit mahasiswa yang tergabung di Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mendapatkan ‘jatah’ dari Orba sebagai ucapan terima kasih, dengan diangkat menjadi wakil rakyat di parlemen, Gie balik mengkritik tindakan kawan-kawan seperjuangannya itu yang terlalu oportunis. Bahkan beberapa rekannya, mulai berubah gaya hidupnya.

Gie juga balik mengkritik Orba (kelompok yang kemarin dia usung untuk mendongkel Orla), ketika Orba memperlakukan Soekarno dan pengikut PKI secara tidak manusiawi. Tulisan-tulisannya itu begitu pedas menembak elemen Orba yang baru saja mendapatkan mandatnya sebagai pemegang otoritas tertinggi lini politik di Indonesia.

Idealis Yang Kesepian

Gie adalah seorang pemikir yang serius. Dan hal itu dipicu karena minatnya yang tinggi terhadap persoalan-persoalan yang serius, dan kegilaannya dalam melahap buku-buku yang serius. Beragamnya persoalan yang dia pelajari, dan kesukaannya dalam berdiskusi, inilah yang membuat dia menjadi seorang idealis sejati. Yang menghibahkan dirinya untuk selalu berpihak kepada kebenaran, tanpa perduli dengan situasi yang akan dia hadapi nantinya.

Karena keidealisannya itu, kemudian sikap kritisnya, serta tulisan-tulisannya yang begitu apa adanya, terkadang membuat Gie mendapatkan begitu banyak musuh dalam kehidupannya. Dalam beberapa kali, Gie (menurut catatan pribadinya) bisa mengatasi masalah tersebut, namun beberapa momen tertentu, Gie merasa letih juga mempertahankan diri sebagai seorang idealis-kritis sekaligus. Bahkan ia harus mengorbankan cintanya (beberapa kali) karena standar tinggi yang ia patok terhadap pendampingnya kelak.

Beberapa kali Gie sering mendiskusikan kondisi psikologisnya dengan beberapa orang dekatnya. Misalnya kepada kakaknya, Arief Budiman, dia mengatakan: “Akhir-akhir ini saya selalu berpikir, apa gunanya semua yang saya lakukan ini. Saya menulis, melakukan kritik kepada banyak orang yang saya anggap tidak benar dan sejenisnya lagi. Makin lama, makin banyak musuh saya dan makin sedikit orang yang mengerti saya. Dan kritik-kritik saya tidak mengubah keadaan… kadang-kadang saya merasa sungguh kesepian.”

Pada waktu yang lain, Gie juga menuliskan dalam catatan hariannya bahwa dia sedikit kasihan dengan dirinya sendiri. “is it crime being an idealist?” tulisnya dalam buku harian. Hal itu menghinggapi perasaannya setelah bertubi-tubi dia dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang cukup serius; hubungan percintaannya yang tidak bagus, kerenggangan hubungan dengan kawan dekatnya, dampak yang ia rasakan karena tulisan-tulisan yang ia lontarkan terlalu to the point, membuat Gie galau.

Namun setidaknya, sampai akhir hayatnya Gie tetaplah seorang idealis. Yang tidak pernah mengingkari prinsip-prinsipnya, tidak pernah menyelisihi apa yang ia tulis, dan juga tidak pernah bersikap oportunis terhadap kesempatan-kesempatan yang hadir di depan matanya untuk menduduki pos yang cukup strategis. Gie memilih menjadi pengajar di almamaternya; Fakultas Sastra UI. Dan di usia menjelang 27, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dengan meninggalkan jejak sebagai seorang mahasiswa ‘model baru’ yang berbuat begitu banyak, dibandingkan hitungan umur yang ia dapatkan dari Tuhan.

Resensi Buku Menikmati Demokrasi

Relasi islam dan demokrasi adalah sebuah topik yang sampai hari ini masih begitu banyak didiskusikan oleh banyak kalangan. Mulai dari para cendekiawan, pelaku pergerakan islam, sarjana-sarjana Barat yang mencoba mengamati relasi keduanya di Negara-negara bependuduk mayoritas islam, mereka semua adalah kelompok terdidik yang sangat tertarik mengangkat tema ini. Buku-buku yang berasal dari penelitian-penelitian berbobot ilmiah, bahkan sangat banyak membicarakan tentang relasi keduanya. Menurut saya, diskusi mengenai relasi islam dan demokrasi, pada akhirnya akan berujung pada dua kesimpulan. Yang mana kesimpulan tersebut, mewakili dua arus besar pemikiran para pejuang islam di dunia.

Pertama, adalah kelompok yang menganggap bahwa islam bisa berkolaborasi dengan konstruktif terhadap demokrasi. Ada titik temu dan persamaan antara keduanya. Diantaranya pada konsep ‘kebebasan’ dan juga ‘musyawarah’. Maka, berduyun-duyunlah kelompok Aktifis Islam memasuki gelanggang politik. Mereka juga tanpa terlihat canggung, turut berpartisipasi dalam proses pemilu. Berkampanye dari satu kampung ke kampung lain, sambil mensosialisasikan agenda-agenda keislaman yang akan mereka delivery. Golongan ini ada yang berhasil, namun banyak juga yang gagal, bahkan berujung pertumpahan darah. AK Parti di Turki, dan PKS di Indonesia, adalah sedikit kelompok islam politik di dunia ini yang berhasil mengartikulasikan ideology islam ke dalam konteks alam demokrasi. Jika PKS berhasil menjadi salah satu arus utama (mainstream) dan perlahan bertumbuh menjadi kekuatan politik yang mutlak di Indonesia (meskipun belum bisa keluar dari ‘kutukan’ partai menengah), PKS juga mulai belajar untuk mengelola negara dan berinteraksi dengan kekuasaan, dengan menjalin koalisi dengan kelompok nasionalis sekuler; SBY. AK Parti bahkan menjadi mayoritas di parlemen, dan menguasai kursi eksekutif, dan bertahan selama hampir dua decade terakhir ini. Namun, Partai FIS di Aljazair, Partai Nahdah di Tunisia, dan Partai FJP di Mesir, adalah contoh yang gagal. Kecanggungan dalam mengartikulasikan gagasan islam ke dalam konteks konstitusi Negara, kegagalan menerjemahkan ideology islam ke dalam program-program yang pro-rakyat, dan kesan eksklusifisme dalam berinteraksi dengan kolega yang berbeda ideology sehingga gagal membangun komunikasi politik dan poros koalisi yang tangguh untuk meneruskan program-program pos-revolusi, dan polemic laten Negara berkembang, yakni ketidak cakapan pihak islamis dalam membangun relasi yang konstruktif namun dinamis dengan kalangan militer, membuat mereka –kelompok islamis- gagal mendeteksi plot kudeta yang mengarah kepada mereka, dan pada akhirnya ‘musim semi’ itu mesti ‘layu sebelum berkembang’.

Maka, golongan kedua adalah yang menganggap bahwa demokrasi mutlak diharamkan bagi islam. Relasi islam dan demokrasi tidak kontekstual, dikarenakan belenggu teks-teks dogmatik yang bersumber dari Tuhan, berselisihan jalan dengan konsep esensi demokrasi. Menurut pandangan ini, demokrasi, secara esensi, ditiupi oleh ruh materialisme. Diciptakan oleh akal pikiran orang Yunani yang pagan, dan mengakuisisi posisi Tuhan sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi bagi manusia dan dunia. Kelompok Hizbut Tahrir (HT), Salafy, faksi jihadis, hingga Jama’ah Tabligh, adalah kelompok yang mendukung ide ini. Relasi islam dan demokrasi begitu buruk. Arab Saudi yang kental kelompok Salafinya, dan Negara-negara yang rentan secara keamanan (fragile), dan dipenuhi oleh kelompok para-militer seperti Faksi Jihadis di Negara konflik; Suriah, Irak, dan Afganistan, adalah tanah yang subur bagi konsepsi anti demokrasi ini. Di samping, khusus untuk Negara-negara monarki, penolakan mereka terhadap demokrasi lebih kepada alasan-alasan pragmatisme semata untuk menjamin status quo mereka (kerajaan) sehingga tetap memiliki otoritas untuk mengendalikan kehidupan politik rakyatnya.

Tulisan-tulisan Anis Matta dalam buku ‘Menikmati Demokrasi’ pada dasarnya untuk memberikan landasan kontekstual, empirisme, dan juga pertimbangan prioritas, dalam menyikapi dilemma pada relasi islam dan demokrasi. Mempertimbangkan afiliasi Anis Matta dalam ‘Gerakan Tarbiyah’ yang mengimani doktrin syumuliyatul islam (kesempurnaan islam; islam yang integral), maka tentu Anis Matta berpandangan bahwa relasi islam dan demokrasi yang konstruktif adalah suatu keniscayaan.

Jadi pada dasarnya, buku ini mencoba untuk memberikan gambaran yang besar kepada para aktifis gerakan islam, bahwa ada begitu banyak maslahat yang akan diperoleh oleh islam, jika berinteraksi dengan demokrasi. Meskipun buku ini tidak menjadi media yang dimanfaatkan oleh Anis untuk memaparkan landasan-landasan ideologis mengapa islam bisa sangat friendly dengan demokrasi, sehingga tidak menjadi sebuah ancaman bagi demokrasi, dikarenakan adanya isu bahwa kelompok islam politik memanfaatkan demokrasi untuk merealisasikan ‘Negara Islam’ yang disebut Khilafah Islamiyah.

Buku ini memotret pasang-surut Gerakan Tarbiyah (sebelumnya adalah gerakan sosial), yang juga Anis Matta di dalamnya, ketika bertransformasi menjadi sebuah partai politik. Ketika proses switch tersebut, tentu ada benturan-benturan, mulai dari benturan di level ideologis, sampai kepada levelan praktis. Jika kita melihat daftar isinya, judul-judul tulisan mulai dari “Mari berhenti sejenak”, “proyek peradaban kita”, “proses peralihan”, “dakwah, politik dan demokrasi”, “dilemma partai dakwah”, hingga “Menikmati Demokrasi” adalah usaha-usaha Anis untuk menjembatani masalah di level ideologis. Di sana dipaparkan tentang tujuan akhir dari proyek politik Gerakan tersebut, dan bagaimana para kader Gerakan tersebut, harus berinteraksi –secara pemikiran- dengan realitas pemilu dan demokrasi.

Namun, ketika memasuki judul seperti “Optimalisasi Syuro”, “mengelola ketidak setujuan terhadap hasil syuro”, “keragaman yang produktif”, dan “mengokohkan tradisi ilmiah”, di sini Anis mencoba untuk memberitahukan para kader bahwa ‘begini lho cara berpikirnya’. Atau, dalam judul-judul tersebut, Anis memaparkan secara gamblang tentang konsekwensi dari ijtihad mereka dalam mengawinkan antara islam dan demokrasi. Masalah-masalahnya, dan juga gambaran ‘mind set’ yang harus dimiliki untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Buku ini secara personal sangat direkomendasikan oleh penulis untuk dibaca, dikaji, dan didiskusikan secara ilmiah oleh kalangan aktifis mahasiswa. Pengetahuan yang utuh tentang alasan-alasan yang kita gunakan untuk mengarungi samudera demokrasi ini, akan membantu kita dalam menjelakan kepada ‘mereka’ tentang betapa pentingnya terlibat di dalam sistem demokrasi dan berpartisipasi di dalamnya. Dibandingkan hanya mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin untuk menerangi hati dan pikiran kita.

—ooO0Ooo—

Gumintang IV

Satu hal yang membuat manusia selalu susah tidur; karena manusia terus berpikir. Berpikir tentang alam semesta. Berpikir tentang malam yang menyelimuti kelip bintang, dan menonjolnya bentuk bulan di tengah ritme-ritme tenang kehidupan yang gelap pekat.

Aku terus duduk-duduk selama berjam-jam di atas kursi itu. tanpa mengeluarkan kata-kata. Bahkan seabjadpun!

Hanya melotot, meski kadang memejam diam. Lampu ruangan sengaja kubiarkan terang-benderang. Agar aku terbebas dari rasa kecurigaan yang berlebihan terhadap sebentuk wujud bernama Setan. Di atas kursi berwarna merah itu, aku terus menggunakan kepalaku untuk memikirkan semua hal yang berbeda-beda. Melompat-lompat, dari satu tema ke tema yang lainnya. Dari satu orang, keorang yang lain. Dari satu nama, ke nama lainnya. Dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kopi hitam yang melemah warnanya, karena tambahan creamer, terus menatap atap ruangan dengan wajah dingin. Aku hanya menyentuh-nyentuh bagian bibir cangkir itu dengan ujung jariku. Sengaja membuat cangkir itu merasa galau. Berharap-harap cemas dengan sikapku itu. seolah hendak meminumnya, mengecupkan bibirku dengan bibirnya, padahal tidak sama sekali. bahkan sebenarnya, saat itu, aku sama sekali kehilangan hasrat sama sekali untuk mengecup bibir gelas tersebut. Karna aku tengah menjalankan otakku. Membuatnya bekerja sedemikian berat berjam-jam terakhir ini, dengan memikirkan sebuah permasalahan serius tentang masa depan pekerjaan yang tengah aku emban.

Oh ya, aku lupa menjelaskan ruanganku ini. Sebuah ruangan persegi empat. Dengan jam dinding berbentuk bola American football, poto Presiden Syafruddin Prawiranegara dan Wakilnya, Moh. Hatta, yang mengapit gambar burung garuda dengan mata menyalak ke samping. Kesemuanya, tertancap di dinding yang menghadapkan wajahnya ke arahku. Meja kerjaku persegi empat berbahan dasar plastic berwarna merah. Karena terlalu rendah bagiku untuk mengetik, aku menambahkan buku-buku tebal, sehingga menjadi alas untuk laptopku. Di sebelah kanan bagian dinding kamarku tadi, ada sekian meter lemari yang berisi buku-buku personalku. Ku koleksi satu demi satu, seolah buku itu adalah harta karunku. Perhiasanku yang indah. Dan, mungkin saja, salah satu dari buku-buku itu, akan kujadikan maskawin untuk pasangan hidupku kelak. Seperti Bung Hatta dulu, ketika menikahi perempuannya. Di dinding bagian belakang, yang ku punggungi, ada lagi lemari buku dari kayu. Disempali buku-buku tipis milikku. Campur aduk isinya. Mulai dari percintaan omong kosong, percintaan melankolik, percintaan tai kucing, sampai percintaan paling abstrak yang pernah kubaca, semuanya ada. dan, di ruangan inilah, proses kreatifku, proses intelektualku, semuanya terjadi.

Sekali lagi, namaku adalah Gumintang. Pria yang tidak terlalu pandai menikmati hubungan yang bernama persahabatan, atau pertemanan. Semakin hari, semakin mencintai kesendirian. Karena, dengan kesendiriannya itu, dia bisa memiliki waktu berjam-jam untuk menelan informasi berharga dari buku-buku miliknya, atau mencerna informasi itu dengan memikirkannya selama berjam-jam lagi ke depan.

Dan pria ini, atau aku ini, memiliki masalah yang serius dengan kopi. Jika salah satu syurutul al akh yang baik itu, menurut salah satu Founder organisasi legendaries dari Negeri Piramid adalah menjauhi kopi, maka aku justru menabrak anjuran itu dengan senyata-nyatanya.

Akhir-akhir ini, aku membatasi (mungkin menahan) diriku terhadap masalah luar negeri. Tentang Mesir (tentang revolusi mesir di musim semi -yang kuangkat menjadi tema skripsiku), atau tentang Turki (tentang perseteruan sipil dan militer, Erdogan dan para the guardian of kemalism -yang kuangkat menjadi tema Tesisku). Aku lebih ingin melihat ke dalam. Mengenai masalah-masalah dalam negeri. Tentang gerakan nasional Indonesia di awal abad kedua puluh, tentang manusia-manusia yang terlibat dalam prosesnya, tentang karya-karya besar yang dihasilkan atasnya, seperti gagasan tentang “Negara islam/darul islam” miliknya Kartosuwiryo, atau “demokrasi terpimpin”, “marhaenisme”, dan “nasakom” yang terlontar dari suara nyaring Soekarno, juga tentang “pemurnian pancasila” yang menjadi penopang bergulirnya tiga dekade pemerintahan Soeharto atas kepulauan di Nusantara ini. Dengan mengenal lebih dalam tentang negeriku, aku meyakini bahwa itu menjadi bagian dari pengenalan yang lebih mendalam tentang “siapa aku”.

Melalui pembacaan sejarah yang baik, aku memiliki pemahaman yang utuh tentang siapa seorang Soekarno. Soeharto. Dan semua presiden di negeri ini pada umumnya. Apakah “Soe” yang pertama itu benar-benar layak diteladani pemikiran dan personalitinya, dan dicap sebagai negarawan, atau tidak, itu bergantung sekali dari sudut pandang mana kita menilainya.

—

Malam semakin pekat. Suasana semakin tenang. Yang terdengar hanyalah konser berdengung dari gerombolan si nyamuk hitam keparat, mencoba mengerubungi badanku, dan benar-benar mengganggu konsentrasiku untuk berpikir. Kali ini, aku mengalihkan tema (dalam pikiranku) mengenai perang. Ada begitu banyak hal yang masih misteri mengenai perang. Di dalam beberapa kitab suci, perang bahkan bisa bernilai kebaikan. Tergantung pada motifnya. Jika seorang muslim menyerahkan harta dan jiwanya di jalan Allah Swt., berperang atas motif tesebut, maka kematiannya di medan laga, berganjar syurga. Namun, dalam dimensi kemanusiaan, tidak ada seorang manusiapun di dunia ini yang mencintai perang, seolah-olah dia mencintai istrinya sendiri. Perang, dalam sudut pandang seorang humanist, ibarat sesosok orang yang antagonist. Sementara, kehidupan itu sendiri, adalah perwakilan dari peran-peran protagonist yang dicintai banyak penonton melodrama jalanan.

Selama yang aku ketahui, perang hanyalah memiliki satu sisi; benturan fisik. Namun, ketika aku membaca karya Nicollo Machiaveli dan Sun Tzu, atau menonton film-film hero seperti Avengers, Game of Thrones, dan Leonardo Da Vinci, justru sesungguhnya benturan fisik itu, hanyalah salah satu dimensi, dari sekian puluh dimensi yang bisa dibentangkan dalam panggung-panggung pementasan yang bernama perang.

Jika di abad-abad kebangkitan Bangsa Eropa, mereka memperkosa tubuh perawan Nusantara dengan laras bedil, maka, kali ini di abad millennium, mereka menukar laras bedil tersebut dengan kosakata yang lebih terhormat, namun beracun; “pinjaman luar negeri”, “skandal seksual pejabat negara”, mata uang baru bernama “informasi dan data-data”, “skandal hukum”, hingga semua permainan kotor lainnya yang bisa digunakan untuk membuat pengambil kebijakan strategis Negara saat ini, bertekuk lutut di hadapan Mereka. Perang itu bergulir dari sekedar aspek militer saja, menuju aspek ekonomi; dengan perang mata uang (war of currency), hukum; bergulirnya draf hukum yang menguntungkan “the players”, teknologi; melalui tangan-tangan hackers untuk membobol sistem pertahanan digital sebuah Negara berdaulat, dan bahkan hackers tersebut tak mesti aktor Negara itu sendiri. hingga intelejen; informasi dan data-data, dan seterusnya.